kliping
INDONESIA BAKAL KENA IMBAS KRISIS
COMPAS
| Rabu, 30 November 2011 | 13:06 WIB
JAKARTA, Gubernur
Bank Indonesia, Darmin Nasution, menyebutkan, ekonomi Indonesia lambat laun
akan terkena pengaruh krisis utang yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Pengaruh
ini bisa terlihat pada kinerja ekonomi tahun 2012. Hal ini disampaikan Darmin
pada seminar bertema "Badai Krisis Ekonomi dan Jebakan Liberalisasi,"
di Jakarta, Rabu (30/11/2011).
"Terdapat 3 jalur transmisi (bagi pengaruh krisis
utang, yakni) jalur perdagangan atau trade channel, jalur pasar
keuangan, dan jalur imported inflation," sebut Darmin.
Pada jalur perdagangan, BI melihat adanya pengaruh krisis
kepada sektor perdagangan nasional sekalipun terbatas. "Sebagaimana krisis
tahun 2009, dampak ke Indonesia melalui trade channel saya perkirakan
relatif terbatas dibandingkan negara tetangga, seperti Thailand dan
Malaysia," ujar dia.
BI melihat sektor perdagangan nasional tertolong oleh
kuatnya konsumsi domestik. Selain itu, kata dia, perdagangan intra-regional di
antara negara berkembang pun kian menguat, misalnya saja intensitas perdagangan
antarnegara ASEAN semakin besar. Ini menjadi pelindung tambahan bagi sektor
perdagangan nasional dari dampak krisis.
Dampak terbatas pada jalur perdagangan ini tidak berlaku
bagi jalur pasar keuangan. Menurut dia, harapan dan kekhawtiran pelaku pasar
menyebabkan sentimen sangat mudah berubah. Ini bisa berdampak pada aliran modal
keluar dari Indonesia. "Transmisi melalui jalur pasar finansial ini
menjadi paling signifikan yang kita rasakan karena besarnya kepemilikan modal
portofolio asing, khususnya pada Surat Berharga Negara (SUN) mencapai Rp 219,4
triliun atau 29,4 persen dari total SBN," ujar Darmin.
Sementara itu, pada jalur imported inflation, pemulihan
ekonomi global yang melambat akan mendorong inflasi tersebut turun. Ini
terlihat dari turunnya harga komoditas, yakni emas yang turun dalam 3 bulan
terakhir. Turunnya harga emas mendorong inflasi inti Indonesia dari 5,15 persen
(Agustus) menjadi 4,43 persen pada Oktober kemarin. "Apabila tanpa
memperhitungkan harga emas, inflasi inti per Oktober 2011 hanya 3,88 persen (year
on year) atau 3,27 persen (year to date)," sebut Darmin.
PEMERINTAH WASPADAI KONDISI EKONOMI GLOBAL
COMPAS
Selasa, 29 November 2011 | 08:28 WIB
JAKARTA, -
Dampak krisis ekonomi Eropa yang semakin meluas membuat pemerintah semakin
waspada akan ancaman krisis ekonomi. Makanya, pemerintah menekankan pentingnya
pemberdayaan ekonomi domestik dan menjaga keseimbangan anggaran negara.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan Indonesia harus mengantisipasi perkembangan perekonomian Eropa dan perekonomian global. Sebab, "Kita lihat (perkembangan perekonomian global) ini kan sangat cepat dan mengkhawatirkan," ujarnya Senin (28/11/2011).
Ia menjelaskan, di satu sisi kondisi Indonesia memang lebih baik ketimbang negara lain. Tapi, di sisi lain Indonesia harus mewaspadai kondisi di pasar global, terutama di pasar modal, pasar keuangan, pasar obligasi dan sektor riil.
Mahendra menjelaskan, dalam beberapa minggu terakhir di tahun ini, pemerintah harus bersiap untuk memasuki tahun 2012 pemerintah akan fokus untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di semua sektor tersebut. "Sektor riilnya yang lebih antisipatif lagi, untuk kesiapan menghadapi perkembangan yang kurang menggembirakan," kata Mahendra.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan meski Indonesia memiliki pengelolaan fiskal dan moneter yang cukup baik, tapi Indonesia tetap harus waspada. "Karena bagaimanapun juga dalam sistem ekonomi global yang terintegrasi ini, satu persoalan di belahan dunia Eropa dan Amerika Serikat akan menimbulkan dampak (terhadap ekonomi global) cepat atau lambat," ujarnya.
Hatta mengungkapkan, dari berbagai saluran yang ada, yang perlu diwaspadai adalah melalui ekspor. Meski di tahun 2011 masih belum ada tanda-tanda penurunan ekspor yang tajam, tapi Hatta bilang yang perlu diwaspadai adalah penurunan ekspor di tahun 2012. Pasalnya, "Tahun 2012 diperkirakan pertumbuhan ekonomi China turun, sehingga impornya juga turun," jelasnya. Dengan kata lain, jika impor China turun, maka ekspor Indonesia ke China juga terancam.
Nah, untuk mengompensasi penurunan ekspor ini, Hatta bilang ke depan yang perlu dibenahi adalah pasar domestik dan peningkatan daya saing di dalam negeri. "Kuncinya ada di logistik untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri," ungkapnya.
Ia mengakui, selama ini daya saing pasar Indonesia masih sangat rendah karena biaya logistik yang sangat tinggi. Hatta mencontohkan, di Jepang dan Singapura biaya logistik hanya sebesar 4% dari total biaya produksi. Sedangkan di Indonesia, biaya logistik membebani ongkos produksi hingga 14 persen -15 persen. "Ini kita harus habis-habisan. Kalau perlu kita akan berikan insentif," kata Hatta.
Nah, belajar dari krisis yang dialami beberapa negara Eropa di mana pangkal permasalahannya adalah utang, Hatta bilang ke depan ekonomi Indonesia harus berhati-hati dalam kebijakan anggaran. "Kita harus betul-betul prudent dalam arti bahwa kita menjaga jangan sampai defisit anggaran kita itu tinggi dan dibiayai oleh utang. Ke depan kita harus mengurangi utang," jelas Hatta. (Herlina KD/Kontan)
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan Indonesia harus mengantisipasi perkembangan perekonomian Eropa dan perekonomian global. Sebab, "Kita lihat (perkembangan perekonomian global) ini kan sangat cepat dan mengkhawatirkan," ujarnya Senin (28/11/2011).
Ia menjelaskan, di satu sisi kondisi Indonesia memang lebih baik ketimbang negara lain. Tapi, di sisi lain Indonesia harus mewaspadai kondisi di pasar global, terutama di pasar modal, pasar keuangan, pasar obligasi dan sektor riil.
Mahendra menjelaskan, dalam beberapa minggu terakhir di tahun ini, pemerintah harus bersiap untuk memasuki tahun 2012 pemerintah akan fokus untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di semua sektor tersebut. "Sektor riilnya yang lebih antisipatif lagi, untuk kesiapan menghadapi perkembangan yang kurang menggembirakan," kata Mahendra.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan meski Indonesia memiliki pengelolaan fiskal dan moneter yang cukup baik, tapi Indonesia tetap harus waspada. "Karena bagaimanapun juga dalam sistem ekonomi global yang terintegrasi ini, satu persoalan di belahan dunia Eropa dan Amerika Serikat akan menimbulkan dampak (terhadap ekonomi global) cepat atau lambat," ujarnya.
Hatta mengungkapkan, dari berbagai saluran yang ada, yang perlu diwaspadai adalah melalui ekspor. Meski di tahun 2011 masih belum ada tanda-tanda penurunan ekspor yang tajam, tapi Hatta bilang yang perlu diwaspadai adalah penurunan ekspor di tahun 2012. Pasalnya, "Tahun 2012 diperkirakan pertumbuhan ekonomi China turun, sehingga impornya juga turun," jelasnya. Dengan kata lain, jika impor China turun, maka ekspor Indonesia ke China juga terancam.
Nah, untuk mengompensasi penurunan ekspor ini, Hatta bilang ke depan yang perlu dibenahi adalah pasar domestik dan peningkatan daya saing di dalam negeri. "Kuncinya ada di logistik untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri," ungkapnya.
Ia mengakui, selama ini daya saing pasar Indonesia masih sangat rendah karena biaya logistik yang sangat tinggi. Hatta mencontohkan, di Jepang dan Singapura biaya logistik hanya sebesar 4% dari total biaya produksi. Sedangkan di Indonesia, biaya logistik membebani ongkos produksi hingga 14 persen -15 persen. "Ini kita harus habis-habisan. Kalau perlu kita akan berikan insentif," kata Hatta.
Nah, belajar dari krisis yang dialami beberapa negara Eropa di mana pangkal permasalahannya adalah utang, Hatta bilang ke depan ekonomi Indonesia harus berhati-hati dalam kebijakan anggaran. "Kita harus betul-betul prudent dalam arti bahwa kita menjaga jangan sampai defisit anggaran kita itu tinggi dan dibiayai oleh utang. Ke depan kita harus mengurangi utang," jelas Hatta. (Herlina KD/Kontan)
Rencana Tata Ruang DKI 2011 – 2030
VIVAnews
Kamis, 1 Desember 2011, 17:08 WIB
Terciptanya ruang wilayah
menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif.Kedudukan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
berfungsi sebagai ruang ibukota negara.
Oleh karena itu pengelolaannya secara bijaksana, berdaya
guna, dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga keberlanjutannya untuk
masa kini dan masa datang.
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan
bagian kawasan strategis nasional, maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara terpadu dengan
kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
(Jabodetabekpunjur).
Sebagaimana kota-kota besar lain di dunia menghadapi
tantangan global, khususnya pemanasan global (global warming) dan
perubahan iklim (climate change) yang membutuhkan aksi perubahan iklim (climate
action), baik aksi adaptasi maupun aksi mitigasi yang perlu dituangkan
dalam penataan ruang.Jakarta berada dalam daerah kota delta (delta city)
sehingga pengaruh utama tantangan dan kendala daerah delta melalui
pengelolaan tata air, analisa resiko bencana, dan perbaikan ekosistem, harus
menjadi perhatian utama dalam penataan ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 habis masa
berlakunya pada tahun 2010, perlu menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2030.
Maka berdasarkan hal tersebut untuk melaksanakan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030.
Dimana tujuan penataan ruang Provinsi DKI Jakarta adalah
untuk terciptanya ruang wilayah yang menyediakan kualitas kehidupan kota
yang produktif dan inovatif.
Selain itu juga demi terwujudnya pemanfaatan kawasan budi
daya secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan 12.500.000 (dua belas juta
lima ratus ribu) jiwa penduduk yang persebarannya diarahkan sebanyak 9,2% di
Kota Administrasi Jakarta Pusat, 18,6% di Kota Administrasi Jakarta Utara,
24,1% di Kota Administrasi Jakarta Timur, 22,6% di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, 25,3% di Kota Administrasi Jakarta Barat, 0,2.% di Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu serta meningkatkan produktivitas dan nilai tambah
perkotaan.
Untuk rencana struktur ruang sendiri terdiri atas, sistem
pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya
air dan sistem serta jaringan utilitas perkotaan. Rencana struktur ruang
Provinsi DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari rencana struktur
ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur.
Mengenai mitigasi bencana yang meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan evakuasi bencana, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan rawan banjir, serta pengembangan sistem peringatan dini juga diatur dalam materi tersebut.
Mengenai mitigasi bencana yang meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan evakuasi bencana, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan rawan banjir, serta pengembangan sistem peringatan dini juga diatur dalam materi tersebut.
Perda itu juga memuat Peraturan Zonasi yang mengatur struktur
ruang dan pola ruang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi,
sistem prasarana sumber daya air, sistem dan jaringan utilitas perkotaan,
kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Sebagaimana sebuah perda, maka juga diatur lima kawasan dalam
wilayah DKI Jakarta. Pertama adalah Kawasan Sektor Informal, meliputi
pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil
menengah serta penyediaan ruang bagi sektor informal dalam pengembangan pusat
perniagaan dan perkantoran.
Kedua, kawasan
permukiman meliputi pengembangan berdasarkan karakteristik kawasan, disesuaikan
dengan pengembangan kawasan TOD serta pemanfaatan ruang di kawasan
strategis campuran pemukiman dapat berbentuk pita dan superblock dengan
proporsi 30-65 persen terkait resapan air.
Ketiga, kawasan
strategis kepentingan ekonomi, meliputi kegiatan perdagangan, jasa dan campuran
berintensitas tinggi untuk skala pelayanan nasional dan internasional. Lalu,
mengendalikan, membatasi dan mengurangi pembangunan berpola pita seperti ruko
sepanjang jalan kecuali di kawasan ekonomi berintensitas tinggi atau berlantai
banyak.
Keempat, kawasan
strategis kepentingan lingkungan, terdiri atas kawasan di sepanjang Kanal
Banjir Timur, Kanal Banjir Barat, dan Sungai Ciliwung.
Kelima, kawasan
strategis kepentingan sosial budaya, meliputi, revitalisasi kawasan kota tua
sebagai pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya, serta fokus kawasan di
kota tua, Taman Ismail Marzuki dan Menteng.
Untuk
sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang, dilakukan
secara berjenjang dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara
kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan
izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang hingga
sanksi administrasi.
Sedangkan
sanksi pidana, meliputi pidana penjara dan dena terhadap pengurus atau direksi
atau penanggungjawab korporasi serta pidana dan pemberhentian secara tidak
hormat dari jabatannya bagi setiap pejabat pemerintah daerah yang diberi
wewenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRW. (WEBTORIAL)
ARTIKEL
TRANSPARANSI PEMERINTAH
Dosen pembimbing :Noorsanti, S.sos.M.Ap
DI SUSUN OLEH :
BUDIANOOR
10.12.02183
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI ( STIA )
AMUNTAI
Tahun 2011
WASPADAI KONDISI EKONOMI KRISIS
GLOBAL
kadang sistem ekonomi dunia merosot drastis. Ini
menyebabkan gejolak besar bagi kehidupan ekonomi seluruh dunia, tak terkecuali
Indonesia. Akibat langsungnya adalah meledaknya harga kebutuhan pokok di
Indonesia. Yang mana sebelumnya saja sudah menjepit dompet masyarakat dan kini
semakin menekan sektor-sektor usaha yang menyediakan kebutuhan tersebut.
kemungkinan krisis ekonomi di Indonesia pada 2012 yang
memiliki sifat sama dengan krisis serupa di 1997-1998. Sebelumnya, IMF dan Bank
Dunia sudah mengingatkan pentingnya mengantisipasi dampak krisis keuangan Eropa
dan AS terhadap ekonomi RI.
Ekonomi RI relatif rentan dan tidak terlalu kuat menghadapi
krisis finansial global. ”Dan yang paling penting, jangan sampai kejatuhan
pemerintah menyusul krisis dibajak oleh kelompok yang menyebabkan krisis,”.
Indonesia bisa dihantam krisis ekonomi sedahsyat yang pernah
dialami negeri ini pada 1997, akibat krisis utang di Eropa dan Amerika Serikat.
Pengetatan likuiditas di negara-negara Eropa, sebagai obat krisis utang
beberapa negara anggota Uni Eropa bisa membuat hot money di Indonesia ditarik
keluar. Padahal saat ini jumlah aliran dana asing alias hot money yang
beredar di Indonesia, lima kali lipat dibandingkan 1997.
Ekspor yang terus mengalami perlambatan akibat krisis di
Eropa dan Amerika Serikat, juga bakal menekan nilai tukar rupiah. Pada
gilirannya, krisis utang di Eropa bakal berimbas pada perekonomian Indonesia.
penjelasan resmi pemerintah bahwa Indonesia tidak bakal
terimbas krisis harus disikapi hati-hati. Persoalannya, sebelum terhantam
krisis 1997 silam, juga akibat pemerintah melenakan berbagai sinyal terjadinya
krisis. “Kalau mendengar penjelasan resmi pemerintah bahwa Indonesia enggak
bakal kena krisis, bahwa ekonomi dan fundamental ekonomi Indonesia kuat
sekali,” katanya.
Pada 2012 keadaan pasti akan
sulit, ada suatu momen yang akan dihadapi, mulai dari krisis ekonomi, pangan,
kondisi petani, buruh dan nelayan memburuk. Cara terakhir yang bisa ditempuh
tinggal beri kesadaran kepada masyarakat tentang perlunya perubahan. [berbagai
sumber] JAKARTA Pemerintah mengingatkan seluruh pelaku ekonomi untuk bersiap
menghadapi kemungkinan terburuk dari krisis ekonomi global.Kendati begitu,
indikator perekonomian Indonesia sejauh ini cukup melegakan dan tergolong kuat
di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Waspada, di luar sana
badai-nya lebih besar. Masyarakat, dunia usaha, perbankan, masyarakat. Kita
dalam satu kapal [yang sama]," kemarin. Kendati demikian semua pihak harus
tetap waspada karena perekonomian Indonesia tidak terbebas dari risiko
pemburukan ekonomi global.
Menurut mahendra, ada
keti-dakharmonisan antara sistem politik dan sistem ekonomi di sejumlah negara
Eropa yang dilanda krisis. Hal tersebut membuat penyelesaiannya berlarut-larut
tanpa menghasilkan kebijakan ekonomi yang dibutuhkan.
"Diskoneksi ekonomi dan politik ini kalau
dibiarkan, nanti hukum besi yang berlaku."
Belajar dari pengalaman
menghadapi krisis2008, lanjut Boediono, pemerintah sedang menyiapkan berbagai
skenario jika krisis menghantam Indonesia. "Kami harapkan nantinya tak
berkembang jadi satu krisis berat. Kemungkinan ituada, kita harus siap-siap
saja.".
Ekonomi 2012
Menkeu menilai perekonomian
Indonesia pada tahun ini tergolong kuat, dengan estimasi pertumbuhan 6,5% karena
didukung oleh stabilitas makro yang sehat. Namun untuk tahun depan, ada risiko
perlambatan akibat pengaruh krisis ekonomi global.
"Setelah kami kaji kembali, diperkirakan
pertumbuhan berada pada 6,5%-6,7%," tuturnya.
Hartadi A. Sarwono, Deputi
Gubernur Bank Indonesia, menuturkan bank sentral telah melakukan koreksi atas
perkiraan awal pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6,3%-6,7%.
Nugroho, Pengamat Institute tor Policy Reform
menyoroti tiga hal yang terkait dengan pentingnya kompromi politik dan ekonomi
di Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pada masa mendatang. Perfama,
kesesuaian visi antara pemerintah selaku pengambil kebijakan ekonomi dan
pebisnis yang kini banyak masuk ke ranah politik.
"Banyak pengusaha yang
kini masuk ke ranah politik dan menyebabkan konflik kepentingan. Pemerintah
ingin agar pelaku bisnis tumbuh dan berkompetisi pada playing field yang
sama," jelasnya kepada Bisnis.
Kedua, kompromi antara
pemerintah dan DPR dalam proses politik anggaran. Menurutnya, keterbatasan
anggaran negara selalu menjadi masalah kedua otoritas tersebut di hampir
seluruh negara.
Ketiga, Riant mengutip buku
karya Boediono berjudul Ekonomi Indonesia Mau Ke Mana, yang terbit pada 2009.
"Untuk berdemokrasi, Indonesia membutuhkan pendapatan per kapita US$6,000."
"Sekarang pendapatan per
kapita baru US$3,459. Artinya, secara tersirat dia mengatakan agar Indonesia
jangan terlalu cepat lari dalam demokrasi karena kita belum siap,"
ucapnya.
Riant mengatakan jika Indonesia
memaksakan berdemokrasi dalam kondisi ekonomi seperti ini, bisa terjadi
disorientasi budaya dan mental masyarakat. Maraknya praktik korupsi, kolusi dan
nepo-risme merupakan contoh dari hal tersebut
Sosok kerajaan bisnis yang dibangun di atas fondasi semu dan
tumpukan utang, menjadi tidak berdaya menghadapi krisis ekonomi. Sampai titik
ini pun, pemerintah nampaknya belum juga bangkit kesadarannya, bahwa
menyelamatkan sektor modern dengan cara “habis-habisan” (all out dan at all
cost) seperti yang terus dilakukan selama ini mengandung konsekuensi yang
teramat riskan. Pemerintah masih terobsesi dan selalu disugesti seakan-akan
hanya dengan sektor modern itulah bangsa berdaulat ini dapat kembali bangkit
dari keterpurukannya.
Di luar semua itu, sesungguhnya terdapat kekuatan yang luar
biasa yang justru telah menyelamatkan negeri ini dari kebangkrutannya, yaitu
ekonomi rakyat. Di atas kertas, perekonomian bangsa ini seharusnya sudah
“gulung tikar” sejak angka-angka statistik ekonomi menunjukkan kecenderungan
yang terus memburuk. Nyatanya, kondisi “sekarat” itu hanya terjadi pada
sektor-sektor yang memang mampu tercatat dan terefleksikan dalam angka-angka
statistik itu. Di luar angka-angka itu, yang tidak mampu dicatat oleh sistem
statistik yang ada, sesungguhnya masih menyimpan potensi, kekuatan, dan daya
tahan yang sangat besar.
Akankah pemerintah masih terus-menerus menutup mata terhadap
eksistensi ekonomi rakyat? Atau akan terus-menerus meyakini wacana yang selalu
digembar-gemborkan oleh para ekonom Neo Klasik bahwa pertumbuhan yang terjadi
saat ini adalah karena sumbangan konsumsi (driven consumption) orang-orang
berduit? Kiranya sejarah telah membuktikan, bahwa memuja dan memanjakan sektor
modern secara “membabi-buta” hanya akan menghasilkan konklusi akhir yang
menyedihkan, yang rasa pahitnya tidak hanya dikecap oleh sekelompok orang,
tetapi seluruh komponen bangsa ini akan turut merasakannya.
Bila bangsa ini cukup cerdas
untuk menterjemahkan hikmah krisis ekonomi, secara tidak langsung (blessing in
disguise) seharusnya peristiwa menyakitkan ini justru dapat menjadi pelajaran
yang dipetik hikmahnya. Kesimpulannya, pengabaian (ignoring) eksistensi ekonomi
rakyat dan sektor tradisional sudah tiba saatnya
semuga bangsa ini cukup cerdas
untuk waspadai krisis ekonomi yang akan menimpa Negara ini, dan pemerintah
harus bersiap untuk memasuki tahun 2012 semuga pemerintah akan fokus untuk mengurangi
hutang agar menjaga ketahanan ekonomi nasional di semua sektor tersebut.
"Sektor riilnya yang lebih antisipatif lagi, untuk kesiapan menghadapi
perkembangan yang kurang menggembirakan," Dampak krisis ekonomi Eropa yang
semakin meluas agar membuat pemerintah semakin waspada akan ancaman krisis
ekonomi kedepannya.
SARAN
Kepada masyarakat untuk tetap bersabar terhadap situasi permasalahan kita ini
dan mempercayakan segala sesuatu kepada pemerintah. Dan dimulai dari pribadi
dan diri sendiri, Dan bagi para mahasiswa untuk menjadi lebih kritis. Semoga
Atikel ini menjadi kajian yang baik meskipun masih terdapat kekurangan. Atas
perhatian dari seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih.
0 Response to "kliping"
Posting Komentar