MAKALAH PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA BIDANG PEMBANGUNAN JALAN ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA HONGKONG
MAKALAH
PERBANDINGAN
ADMINISTRASI NEGARA
BIDANG
PEMBANGUNAN JALAN ANTARA
NEGARA
INDONESIA DENGAN NEGARA HONGKONG
Diajukan Untuk
Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
Perbandingan
Administrasi Negara
Disusun
Oleh :
BUDIANOOR
NPM
: 10.12.02183
Semester : IV (Empat) B Eksekutif
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI
TAHUN AKADEMIK
2011 / 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga saya dapat
menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat
sederhana.
Harapan saya semoga makalah ini
membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya
dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih
baik.
Makalah ini saya akui masih banyak
kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu
saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang
bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Halong,…..Mei 2012
Penyusun
BUDIANOOR
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.............................................................................................. .... i
KATA PENGANTAR............................................................................................ .... ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................... .... iii
BAB I : PENDAHULUAN............................................................................... .... 1
A.
Latar
Belakang ......................................................................... .... 1
B.
Rumusan
Masalah .................................................................... .... 2
C.
Tujuan....................................................................................... .... 2
BAB II : PEMBAHASAN...................................................................................... 4
A. Pembangunan Jalan di Indonesia..................................................... 4
B. Pembangunan Jalan di Hongkong…................................................ 9
BAB IV :
PENUTUP........................................................................................... 13
A. Kesimpulan................................................................................ 13
B Saran ......................................................................................... 15
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Masalah
Dewasa ini, dunia sedang dihadapkan
dengan tuntutan untuk melakukan modernisasi di berbagai sektor. Hal ini
dilakukan guna memperlancar pembangunan-pembangunan yang dilakukan di berbagai
negara, termasuk negara berkembang.
Pembangunan yang dilakukan harus menyentuh berbagai sektor strategis
yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sektor-sektor tersebut antara lain adalah bidang kesehatan, pendidikan,
ekonomi, industri, dan lain sebagainya.
Sektor infrastuktur merupakan salah satu
sektor yang cukup penting dan berpengaruh dalam pembangunan. Salah satu contoh
dari pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan
merupakan moda transportasi utama yang
berperan penting dalam pendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi
terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi
perdagangan dan industri.
Pembangunan jalan yang sebagian besar
merupakan parasarana publik memiliki nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai
strategis. Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung
utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik dipusat maupun di daerah,
pengembangan wilayah serta prasarana penunjang yang utama bagi perekonomian
nasional. Pada perkembangannya,
pembangunan jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan
mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar perdesaan serta untuk
mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah. Selain itu,
jalan juga memiliki manfaat strategis antara lain menciptakan pekerjaan
berskala besar, penggunaan sumber daya dalam negeri serta meningkatkan sektor
riil dengan menciptakan multiplier efek perekonomian nasional.
Tujuan pembangunan jalan adalah
meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas,
aman, harga terjangkau dan mewujudkan sistem transportasi nasional secara
intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayah dan menjadi bagian dari suatu
sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat
luas, termasuk meningkatkan jaringan desa-kota yang memadai. Mengingat
pentingnya fasilitas jalan dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi
jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi sudah
seharusnya menjadi topik yang penting untuk dikaji lebih lanjut.
B.
Rumusan
Masalah
1.
Siapakah pihak yang
berwenang dalam pembangunan jalan di Indonesia?
2.
Bagaimana pembiayaan
pembangunan jalan di Indonesia?
3.
Siapakah pihak yang
berwenang dalam pembangunan jalan di Hong Kong?
4.
Bagaimana pembiayaan
pembangunan jalan di Hong Kong?
C.
Tujuan Penulisan
- Untuk
mengetahui siapakah pihak yang berwenang dalam pembangunan jalan di
Indonesia
- Untuk
mengetahui bagaimana pembiayaan pembangunan jalan di Indonesia
- Untuk
mengetahui siapakah pihak yang berwenang dalam pembangunan jalan di Hong
Kong
- Untuk
mengetahui bagaimana pembiayaan pembangunan jalan di Hong Kong
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pembangunan Jalan di
Indonesia
1.
Gambaran Umum
Indonesia adalah negara kepulauan
terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Lima pulau besar di Indonesia
terdiri dari Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107
km persegi, Kalimantan, yang merupakan pulau terbesar ketiga di dunia, dengan
luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua
dengan luas 421.981 km persegi.
Indonesia terbentang antara 6 derajat garis
lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat
sampai 141 derajat garis bujur timur.Wilayah Indonesia terbentang sepanjang
3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara
pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi1.9 juta mil persegi.
Indonesia juga terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan
Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi
2. Gambaran Mengenai Jalan di
Indonesia
Infrastruktur fisik, terutama jaringan
jalan, sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang
sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya
kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial
masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan
ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan jalan yang memadai. Dalam
konteks sosial budaya, jalan merupakan salah satu alat penghubung masyarakat
dalam berkomunikasi, berhubungan serta mendapatkan nilai-nilai dari luar
sehingga kehidupan sosial budaya suatu daerah tidak bersifat stagnan. Oleh
karena itu, sejak dahulu, pembangunan jalan terus dikembangkan untuk menunjang
kehidupan perekonomian dan sosial suatu
masyarakat.
Di Indonesia, secara garis besar jalan
diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan
umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
Pada jalan umum, jalan kemudian
dikelompokkan lagi berdasarkan fungsi dan statusnya. Menurut fungsinya , jalan
umum dikelompokkan menjadi :
- jalan
arteri, jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri
perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk
dibatasi secara berdaya guna;
- jalan
kolektor, jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau
pembagi perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan
masuk dibatasi;
- jalan
lokal, jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan
rat-rata rendah, jumlah jalan masuk dibatasi;
- jalan
lingkungan, jalan umum yang
berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat.
Sedangkan menurut statusnya, jalan umum
kembali dibagi menjadi :
- jalan
nasional, yaitu jalan arteri &
jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang
menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional,
serta jalan tol;
- jalan
provinsi, yaitu jalan kolektor dalam
sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan
ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota
kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
- jalan
kabupaten, yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang
tidak termasuk jalan nasional maupun jalan
provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten
dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten
dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan
umum dalam sistem jaringan
jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan
strategis kabupaten;
- jalan kota, yaitu jalan
umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan
antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan
dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan
antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
- jalan desa yaitu jalan
umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di
dalam desa, serta jalan lingkungan
3.
Kewenangan Penyelenggaraan Jalan di Indonesia
Penguasaan
infrastruktur berupa jalan dan jembatan berada pada pemerintah dan pemerintah
daerah yang dalam penyelenggaraan dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada
instansi-instansi di daerah atau diserahkan kepada badan usaha atau perorangan.
Pelimpahan dan/atau penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan dan jembatan
tersebut bukan berarti melepas tanggung jawab pemerintah.
Adanya otonomi
daerah, maka penyelenggaraan jalan dan jembatan dipisahkan berdasarkan
kewenangannya sebagaimana diatur menurut Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No.
38 /2004 tentang Jalan, yaitu :
- wewenang
pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional [Pasal 14 ayat (1)];
- wewenang
pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan
jalan provinsi [Pasal 15 ayat (1)];
- wewenang pemerintah
kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
kabupaten dan jalan desa [Pasal 16 ayat (1)];
- wewenang
pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
kota [Pasal 16 ayat (2)].
4.
Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan di Indonesia
Pembangunan
penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah
Daerah. Oleh karenanya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan dan
jembatan. Dalam upaya untuk membangun jalan dan jembatan secara umum,
pemerintah dan pemerintah daerah melakukan kegiatan pemrograman dan
penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian
dan pemeliharaan jalan, termasuk jembatan yang dituangkan dalam APBN/APBD
sebagaimana diatur dalam UU tentang Pendapatan belanja Negara, UU tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta PP
tentang Dana Perimbangan. Dana pembangunan tersebut diperoleh dari penerimaan
negara/daerah maupun dari pinjaman atau hibah luar negeri.
Pemerintah
pusat mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan,
baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam Departemen
Pekerjaan Umum. Untuk pemerintah daerah, dana untuk pembangunan jalan dan
jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34/2006 tentang Jalan yaitu bahwa:
Untuk membantu pemerintah daerah dalam
rangka pembangunan, peningkatan dan
pemeliharaan jalan dan jembatan, maka pemerintah pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) bidang Infrastruktur
ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis
transfer dana perimbangan dari
pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat spesific grant (bantuan spesifik). DAK bidang Infrastruktur ataupun
DAK Non Reboisasi bidang
Infrastruktur ini, penetapan alokasi dan pedoman umumnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
(misal : PMK No. 128/PMK.07/2006 tentang
Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus TA 2007 dan PMK No. 142/PMK.07/2007 tentang Penetapan
Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus TA 2008)
B. Pembangunan
Jalan di Hong Kong
1. Gambaran Umum
Secara geografis, Hong Kong berdiri di areal seluas
1.103 km². Hong Kong terdiri dari Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New
Territories. Di sebelah utara New Territories, terdapat kota Shenzhen di
seberang Sungai Sham Chun (Sungai Shenzhen). Di antara 236 pulau di Hong Kong,
Pulau Lantau adalah yang terbesar sedangkan Hong Kong adalah yang kedua
terbesar dan populasinya adalah yang terbesar. Semenanjung Kowloon menempel ke New
Territories di utara dan New Territories menempel ke Tiongkok daratan di
seberang Sungai Sham Chun (Sungai Shenzhen). Hong Kong memiliki 236 pulau di
Laut China Selatan, yang di mana Pulau Lantau merupakan pulau terbesar dan
pulau Hong Kong yang kedua terbesar dan paling besar populasinya. Ap Lei Chau
merupakan yang paling padat penduduknya di Hong Kong dan di dunia. Total
populasi penduduk Hong Kong adalah 6.898.686 jiwa pada tahun 2005.
2.
Transportasi dan Infrastruktur
Ada beberapa alat transportasi di Hongkong. Mass
Transit Railway (MTR) adalah kereta bawah tanah yang melayani daerah
perkotaan dan menyediakan angkutan ekspress ke Bandara Internasional Hong Kong.
Bus tersedia di seluruh Hong Kong dan tarifnya sesuai jarak tujuan anda. Trem
(Kereta Listrik) hanya terdapat di sepanjang sisi utara Hong Kong Island dan
termasuk salah satu alat transportasi termurah yang terdapat di Hong Kong,
yakni HK$2 untuk satu kali perjalanan. Taksi tersedia di seluruh Hong Kong.
Tarif awal sebesar HK$15 dan biaya bagasi sebesar HK$5 per koper. Selain itu,
di laut juga ada kapal feri yang mengangkut penumpang menyebrangi laut dari
Victoria Harbour ke pulau-pulau sekitar.
Dari segi infrastruktur, terdapat jembatan Tsing Ma
Bridge yang panjangnya dua puluh dua ribu meter di atas laut. Konstruksi
jembatan ini menggabungkan baja dan railway. Fisik jembatan ini
menyerupai jembatan ampera di Palembang, Sumatera Selatan. Melewati jembatan ini saat musim hujan sangat
membahayakan, apalagi jika angin bertiup kencang jembatan ini tidak boleh
dilewati kendaraan, terutama bus.
Jalan raya di Hong Kong merupakan jalan terpadat
sedunia yang digunakan dengan lebih dari 570.000 kendaraan sepanjang 2.046 km.
Di Hongkong terdapat 14 terowongan utama, 1.233 jembatan layang dan jembatan
sama baiknya dengan 1.138 footbridge atau titian dan kereta bawah tanah.
3. Pihak yang Berwenang Melakukan Pembangunan Jalan
Raya.
Departemen jalan raya atau Highways Departement
berwenang dalam melaksanakan perencanaan, perancangan atau desain, konstruksi,
dan perbaikan sistem jalan raya. Total dana yang dikeluarkan departemen untuk
pada tahun 2008 – 2009 $ 4,9 juta yang dialokasikan $ 0,9 juta untuk jalan dan
perbaikan penerangan jalan dan $ 4 juta untuk konstruksi jalan utama. Selain
itu, departemen juga bertanggung jawab atas masalah perizinan dan memimpin
pemeriksaan keuangan pekerjaan perbaikan jalan.
Departemen jalan raya memiliki pendirian
kira – kira 499 orang profesional dan
1.589 orang staf dari berbagai tingkatan. Departemen ini memiliki dua kantor
regional yang bernama Urban and New Territories Regions, a Railway
Development Office, a Major Works Project Management Office and a
HK-Zhuha-Macao Bridge Hong Kong Project Management Office. The Major
Works Project Management Office atau Kantor Manajemen Proyek Pekerjaan
Utama bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan dan implementasi
prioritas utama rute strategis dan proyek jalan lainnya. Di lain pihak, HK-Zhuhai-Macao
Bridge Hongkong Project Management Office (HZMB) bertanggung jawab atas
perencanaan dan implementasi HZMB dan berkaitan dengan proyek termasuk
menghubungkan jalan ke HZMB sampai HKSAR batas fasilitas penyeberangan dan
infrastruktur strategis jalan raya di bawah the Northwest New Territories
Traffic and Infrastructur Review.
4. Sumber
Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya
Hong Kong adalah salah satu negara yang menerapkan
pola BOT (Build-Operate-Transfer) dari beberapa negara berkembang di
Asia seperti Cina, Malaysia, dan Singapura. BOT ini dilakukan sebagai jalan
keluar untuk mengatasi masalah pembiayaan pembangunan proyek-proyek
Infrastruktur (Tiong, 1992; Walker dan Smith, 1995; Kumaraswamy dan Zhang, 2001).
Alasan utama penggunaan pola BOT pada beberapa proyek menjadi meningkat adalah
bahwa negara-negara berkembang (termasuk Hong Kong) sedang menanggung beban
hutang yang berat, sementara pembangunan infrastruktur adalah merupakan
kebutuhan ekonomi dan sosial (Setiadi, 1994).
Proses pembangunan jalan melalui pola BOT dilakukan oleh pemerintah Hong Kong adalah Highways
Departement atau Departemen Jalan Raya membuka tender secara terbuka kepada
publik atau sektor privat untuk mencari pihak yang akan membantu pemerintah
dalam pembangunan proyek jalan raya dan rel kereta tertentu. Pihak yang menang
dari persaingan tender atau perusahaan proyek akan ikut serta dalam pendanaan
yang diperoleh dari berbagai sumber, baik perusahaan sponsor (sponsor equity)
dan perusahaan pemberi pinjaman komersial (commercial lenders) (IP3,
1996).
Sektor privat yang diberikan kepercayaan oleh
pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengembangkan, membiayai, membangun,
dan mengoperasikan jalan raya untuk suatu jangka waktu konsesi (concession
period) tertentu. Pendapatan yang dikumpulkan oleh perusahaan proyek
ditentukan dengan cara tolling, take-or-pay, atau perjanjian
pembelian sebagaimana standar teknis hasil pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh
perusahan proyek. Pada akhir masa waktu konsesi, jalan raya itudialihkan kepada
pemerintah dengan pembayaran yang minim (biasanya cuma- cuma atau $1) (IP3, 1996).
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Pembangunan jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting
dalam pendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam
melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri.
Pembangunan jalan yang sebagian besar merupakan parasarana publik memiliki
nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai strategis. Pembangunan jalan merupakan
kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas
ekonomi baik dipusat maupun di daerah, pengembangan wilayah serta prasarana
penunjang yang utama bagi perekonomian nasional. Pada perkembangannya, pembangunan jalan
semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan
hasil-hasil pembangunan antarwilayah, antarperkotaan dan antarperdesaan serta
untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antarwilayah.
Selain itu, jalan juga memiliki manfaat strategis antara lain menciptakan
pekerjaan berskala besar, penggunaan sumber daya dalam negeri serta
meningkatkan sektor riil dengan menciptakan multiplier efek perekonomian
nasional.
Mengingat begitu pentingnya pembangunan
jalan, semua negara membangun dan terus mengembangkan pembangunan jalannya, tidak
terkecuali Hong Kong, dan Indonesia. Walau keduanya memiliki sedikit perbedaan dalam hal
bentuk negara dan sistem pemerintahannya, kedua
negara tersebut masih mengurus pembangunan jalan. Wewenang pembangunan jalan
masih dipegang oleh negara yang bermitraan dengan swasta.
Di Indonesia, wewenang
penyelenggaraan jalan di berikan oleh pemerintah setempat. Wewenang pemerintah
provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Wewenang
pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
kabupaten dan jalan desa. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan
meliputi penyelenggaraan jalan kota. Dalam hal menyelenggarakan pembangunan
jalan, pemerintah masih juga bekerja sama dalam hal penyelenggaraan jalan dan
posisi pemerintah tetap lebih kuat dibandingkan sektor swasta, yaitu sebagai
pengendali kerja sama. Untuk masalah pembiayaan, pemerintah masih memegang
pembiayaan penyelenggaraan jalan, kecuali jalan tol.
Di Hongkong, pembangunan jalan dilakukan
melalui mekanisme BOT yang
diselenggarakanan oleh pemerintah Hong Kong adalah Highways Departement
atau Departemen Jalan Raya. Departemen Jalan Raya membuka tender secara terbuka
kepada publik atau sektor privat untuk mencari pihak yang akan membantu
pemerintah dalam pembangunan proyek jalan raya dan rel kereta tertentu. Pihak
yang menang dari persaingan tender atau perusahaan proyek akan ikut serta dalam
pendanaan yang diperoleh dari berbagai sumber, baik perusahaan sponsor (sponsor
equity) dan perusahaan pemberi pinjaman komersial (commercial lenders)
(IP3, 1996).
B.
Saran
Kepada setiap
Negara khususnya Negara Indonesia dan Negara hongkong di dalam melakukan
pembangunan jalan diharapkan benar-benar memperhatikan kualitas dan kelayakan
jalan/jembatan,agar jalan tersebut dapat bermanfaaat bagi masyarakat umum.
Untuk segala keperluan sarana perhubungan sehingga dapat berjalan secara
efektif dan efisien.
Daftar
Pustaka
·
“Pelayanan”. www.halilintarblog.blogspot.com diunduh
pada 18 April 2010 pukul 10.53 WIB.
·
“Teori Pelayanan
Publik”. http://www.scribd.com/doc/11319869/Teori-Pelayanan-Publik
diunduh pada 18 April 2010 pukul 10.32 WIB.
·
Highways Departement.
“Hong Kong The Facts: Highway”.
http://www.hyd.gov.hk/eng/aboutus/organ/index.htm.
diunduh pada 20 April 2010 pukul 22.32 WIB.
·
Johomaps. “Map of
Hongkong”. http://www.johomaps.com/as/hongkong/main.html.
diunduh pada 13 April 2010 pukul 22.51 WIB
·
Muhlis Suhaeri.
“Pentingnya Pembangunan Jalan”. http://muhlissuhaeri.blogspot.com/2009/09/pentingnya-pembangunan- jalan.html diunduh
pada 18 April 2010 pukul 09.30 WIB.
·
Mustamin, Anna.
“Catatan Perjalanan: menyusuri hongkong”. http://www.tnol.co.id/id/lifestyle/travel/3566-catatan-perjalanan-menyusuri
hong-kong-.html
diunduh pada 13 April 2010 pukul 21.54 WIB.
·
National Highway
Authority of India. www.nhai.org.
diunduh pada 21 April 2010 pukul 10.30 WIB.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Nama :
BUDIANOOR
2. Tempat / Tanggal Lahir : Binjai Punggal, …………..
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Agama :
Islam
5. Alamat :
Desa Binjai Punggal RT..2 No.34
Kec. Halong Kab Balangan
6. Status :
Mahasiswa (STIA Amuntai)
Kelas/jurusan : 4B Eksekutif/ S1 Admnistrasi Negara
7. Riwayat Pendidikan : 1. SD…………………………
2. ………………………………..
3. Pak………………………….
8. Riwayat
Pengalaman Kerja : Sensus
Penduduk Tahun 2010
9. Pekerjaan :
Swasta
Komentar
Posting Komentar